Salah satu putra paling baik dari tanah Papua, Sepus Marten Fatem, S.Hut., M.Sc., berhasil meraih gelar doktor LIVECHAT RGO303 dengan predikat cumlaude dalam bidang ilmu kehutanan di Universitas Kampus Gadjah Mada. Cowok yang menjadi dosen di Fakultas Kehutanan, Universitas Papua dan menjadi pekerja ahli Bupati Tambrauw ini berhasil melangsungkan pendidikan doktor selagi 3 tahun 8 bulan.
“Lulus dengan predikat cumlaude, dengan begitu promovenduz menjadi doktor ke-94 yang lulus dari Fakultas rgo 303 Kehutanan UGM,” kata Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Budiadi, S.Hut., M Agr. Sc., secara presiden tim penilai saat membacakan kreasi ujian berburai promosi doktor di Fakultas Kehutanan, Senin (14/10).
Pemerintah tim promotor, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc., mengatakan Sepus Marten Fatem mencapai gelar akademik terhormat dari Fakultas Kehutanan UGM. Oleh karena itu, ia berharap ilmu pengetahuan yang didapat bisa diperlukan untuk pengambilan kearifan pembangunan di tanah Papua. Pernah ini, Anda dapat banyak memahat tugas berat untuk menggalakkan Papua. Pembangunan Papua mesti dimulai dari segala sisi, ada satu hal yang butuh diingatkan, bangunlah Papua dengan hati nurani untuk melindungi kepentingan orang asli Papua,” kata Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM ini.
Dalam disertasinya yang berjudul Konstruksi Kabupaten Konservasi Tambrauw: Kontestasi Aktor, Peran Power, Biofisik dan Adapatasi, Sepus Marten Fatem mengujarkan Tambrauw merupakan kabupaten pemekaran di Kabupaten Papua Barat sejak tahun 2008 dan 2013 dengan luas 11.373,96 km persegi.
Kaum 80 bayaran tata usaha pemerintahan wilayah ini meliputi hutan konservasi dan hutan lindung. Dengan statusnya bila wilayah yang hampir semuanya hutan lindung dan hutan konservasi, beberapa susunan konservasi tradisional alam oleh masyarakat aslil Papua tengah tetap dipertahankan. “Ada lima populasi besar atau lima suku besar yang masih menjadikan kawasan hutan untuk Aturan beberapa lokasi dijadikan negeri leluhur maka wajib dijaga,” katanya.
Rencana kabupaten konservasi, Katanya dimaknai andaikan aktivitas pemerintahan menghasilkan pembangunan berlandaskan pemanfaatan Berkesinambungan perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
Jelasnya orang nomor 1 kabupaten perlu menyodok upaya pergantian tata kelola bila perwujudan implementasi kabupaten konservasi yang mencetuskan factor konservasi selaku domain pembangunan zona sebagai kolektif. Seterusnya pemkab dan pemda butuh mengangkat program-program pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis unggulan spesifik lokal. “Salah satunya lewat organisasi fokus implementasi kabupaten konservasi dan pengembangan destinasi wisata seandainya bagian kardinal pembangunan,” katanya.
Tidak hanya itu, ia mengemukakan dilakukan pemeriksaan kembali rencana pembangunan tata ruang dan wilayah agar daya upaya rasionalisasi khasiat hutan dan kawasan dapat mendukung pembangunan kabupaten ini selaku kabupaten konservasi. “Minimal 70 imbalan kawasan lindung Darat pesisir dan laut tetap dipertahankan,” Katanya.
